Ke Jakarta Ku Akan Kembali
Rabu ini (11 Juli 2012), Jakarta akan merayakan sebuah ‘pesta demokrasi kecil’. Sebuah pemilihan gubenur langsung, yang juga merupakan kedua kalinya sepanjang sejarah Jakarta. Pesta demokrasi ini pun akan menjadi sebuah arena perebutan politik yang amat menarik.
Tetapi, saya tidak akan membuat analisa politik. Kerena ribuan analisa politik, dan juga materi kampanye yang bertaburan di dunia maya sepertinya sudah cukup menyajikan warga Jakarta, termasuk yang sedang berdomisili di luar kota atau luar negeri.
Yang ingin saya tuliskan adalah keresahan hati saya terhadap penyakit yang terus menjangkiti Jakarta selama tiga dekade terakhir, yang sungguh belum berhasil diobati.
Saya telah hidup di Jakarta lebih dari 24 tahun dan sangat mengerti kegalauan warga Jakarta. Hal ini termasuk dalam mencari pemimpin yang dikiranya bisa menyelesaikan permasalahan yang sering muncul di Jakarta: kemacetan, banjir, dan rasa tidak aman. Menurut saya pribadi, masalah-masalah tersebut berakar dari satu masalah yang paling utama: Kependudukan.
Dari semua slogan calon gubenur, mulai dari “Maju Terus Jakarta”, “Jakarta Baru”, “Berdaya Bareng-Bareng”, hingga “Tiga Tahun Bisa”, saya tidak melihat satu pun yang sungguh memiliki perhatian serius terhadap masalah kependudukan.
Bagaimana memotong jumlah pertumbuhan penduduk Jakarta yang amat tinggi?
Mari kita tilik data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan penduduk Jakarta. Selama satu dekade, penduduk Jakarta telah bertumbuh sekitar 15% (2000 – 2010). Hasil sensus tahun 2010 menunjukan jumlah penduduk Jakarta sebesar 9, 6 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,42% per tahun. Artinya, pada tahun 2012 penduduk kota Jakarta berjumlah hampir 10 juta jiwa. Angka ini belum termasuk jumlah penduduk yang bermukim di sekeliling Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Tidak pula dilupakan perihal tingginya tingkat kepadatan penduduk di Jakarta. Hal ini dapat membuat persaingan tempat permukiman menjadi semakin ketat, yang turut serta menaikan harga tanah di ibukota Indonesia ini. Kepadatan penduduk Jakarta sangat tinggi, sekitar 14.690 jiwa/km2 pada tahun 2011 dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 1% per tahunnya.
Dari sisi angkatan kerja, pada bulan Februari 2012, tercatat 5,28 juta angkatan kerja. Selain itu, jumlah pengangguran di kota terbesar di Asia tenggara ini mencapai 11% atau sekitar 566 ribu jiwa, dengan tren yang terus meningkat.
Para cagub-cawagub DKI Jakarta yang baru ketika memperoleh nomor urut mereka (Photo: TribunNews 19 Mei 2012).
Dari data-data tersebut sangat terlihat jelas bahwa Jakarta memang memiliki masalah yang sangat luar biasa dalam hal kependudukan. Selain itu tiap harinya, banyak sekali warga kota tetangga seperti Tangerang dan Depok yang mencari nafkah di Jakarta. Mereka menjadi penduduk kota Jakarta di kala siang hari.
Pertambahan penduduk Jakarta yang tidak terkendali juga berdampak besar dalam hal pertumbuhan kendaraan bermotor. Hal ini berkontribusi terhadap masalah kesemrawutan dan kemacetan di Jakarta. Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta adalah 11%, sedangkan pertumbuhan jalan hanya 0,01%. Estimasi kerugian yang diakibatkan karena kemacetan ini adalah 2,8 – 3 Triliun Rupiah.
Laporan Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP) oleh JICA/Bappenas sangatlah mengkhawatirkan. Menurut laporan tersebut, jika sampai tahun 2020 tidak ada perbaikan pada sistem transportasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), estimasi kerugian ekonomi yang akan terjadi adalah sebesar Rp. 28,1 Triliun. Selain itu, kerugian nilai waktu perjalanan akan mencapai 36,9 Triliun Rupiah.
Melihat data-data tersebut, saya berpikir sangat keras untuk memilih dengan tepat. Sesungguhnya saya pun heran jika ada kandidat yang mengatakan bisa menyelesaikan masalah-masalah Jakarta dalam hitungan tahun.
Hal-hal seperti pertambahan penduduk yang tinggi seringkali dikaitkan pula dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Tingkat pengangguran yang tinggi, dilengkapi dengan tidak meratanya pendapatan masyarakat, akan menjadi resep yang manjur untuk meningkatkan tingkat kejahatan di suatu kota besar seperti Jakarta.
Saya sangat percaya bahwa kunci dari pembangunan suatu wilayah, entah itu desa, kota, bahkan negara, selalu dimulai dari kependudukannya. Rancangan kependudukan yang benar disertai pembangunan infrastruktur yang tepat akan membawa kemajuan yang lebih cepat. Sayangnya hal tersebut belum saya lihat secara gamblang dari janji-janji yang diutarakan keenam pasangan calon gubenur dan wakil gubernur kita. Semua masih membawa jargon yang berbau populis dan pembangunan infrastruktur belaka tanpa membangun orang di dalamnya.
Saya tidak menyarankan para pembaca untuk menjadi pesimis atau golput dalam pemilu ini. Tetapi saya hanya memberikan suatu pandangan terhadap situasi terkini agar kita sebagai warga Jakarta janganlah terlalu berangan-angan fantastis untuk mempunyai seorang gubenur yang seperti ‘mesias’, di mana semua masalah akan hilang dengan memilih dia.
Partisipasi warga yang besar justru akan membuat Jakarta lebih hidup dan lebih baik. Kita mulai dari diri kita untuk benar-benar merawat Jakarta. Bagi saya Jakarta adalah rumah tempat saya kembali, dan saya akan selalu berusaha untuk merawatanya. Selamat memilih teman-teman warga Jakarta!
Sumber data: BPS Provinsi DKI Jakarta; Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan.
