Penghasilan PLRT di Singapura: Apakah Harga dan Pengorbanan Seimbang?
Ini adalah artikel keempat dari seri liputan khusus “Indonesian Domestic Workers” yang diterbitkan oleh IPA Voices dan didedikasikan untuk para PLRT Indonesia yang bekerja di Singapura dan seluruh dunia. Untuk artikel-artikel lainnya silahkan kunjungi www.ipavoices.com/indonesian-domestic-workers/
Oleh Dimas Harry Priawan,
Tercatat ada 86000 Penata Laksana Rumah Tangga atau PLRT bekerja di Singapura atau 6.8% dari total warga negara asing yang bermukim atau bekerja di Singapura. Jumlah ini sangatlah fantastis dan akan diprediksi untuk terus meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan PLRT dari Indonesia.
Berdasarkan survei IPA Voices terhadap 123 PLRT di Singapura, gaji rata-rata yang mereka dapatkan adalah sebesar S$450 per bulan atau sekitar Rp 3.1 juta. Jumlah ini konsisten dengan usulan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terhadap pemerintah Singapura pada bulan April 2011. Dalam survei yang sama, IPA Voices juga mencoba untuk mengetahui jumlah kiriman uang ke Indonesia. Rata-rata pengiriman uang ke Indonesia setiap bulan-nya berkisar S$200 untuk PLRT yang belum menikah. Jumlah remitansi ini lebih tinggi untuk para PLRT yang sudah menikah, yaitu sekitar S$250. Secara keseluruhan, remitansi ini juga berkontribusi terhadap total remitansi ke Indonesia sebesar sekitar Rp180 miliar per bulan. Jumlah ini akan jauh berlipat ganda apabila ditambah dengan remitansi PLRT yang bekerja di Saudi Arabia, Hongkong, Taiwan dan negara lainnya. Gelar Pahlawan Devisa yang mereka sandang tentu bukanlah sesuatu yang berlebihan.
Perumahan Susun di Singapura (foto oleh HB)
Gaji PLRT di Singapura memang masih dibawah Hong Kong maupun Taiwan, namun tentunya dengan persyaratan yang jauh lebih tinggi seperti keterampilan berbahasa Inggris. Banyak sekali PLRT yang menggunakan Singapura sebagai batu loncatan untuk bekerja di luar negeri. Selain tersedianya pelatihan Bahasa Inggris sebelum mereka bekerja, Singapura sendiri adalah sebuah negara majemuk dimana Bahasa Melayu masih banyak digunakan oleh sebagian warga negara Singapura. Dengan gaji yang jauh lebih besar dibanding dengan Upah Minimum Provinsi yang hanya berkisar antara Rp 800,000 sampai Rp 1,500,000, tidaklah aneh apabila banyak sekali orang Indonesia yang berbondong-bondong ingin bekerja sebagai PLRT di Singapura.
Akan tetapi, gaji yang relatif tinggi tersebut harus dibayar dengan pengorbanan yang cukup besar. Selain harus berpisah dengan keluarga dalam kurun waktu yang sangat lama, para PLRT harus menanggung agency fee yang bisa mencapai S$1600 dan biasanya akan dipotong langsung dari gaji mereka selama beberapa bulan sampai satu tahun pertama. Dari beberapa PLRT yang kami temui, banyak dari mereka yang hanya menerima gaji sebesar S$10 untuk beberapa bulan pertama sebelum mereka bisa memperoleh gaji-nya secara utuh. Seluruh PLRT yang kami temui mengetahui tentang potongan ini dan jumlah ini adalah hal yang wajar mengingat biaya yang ditanggung agen untuk pelatihan, pengurusan ijin kerja dan juga transportasi yang tidak sedikit.
Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan berbagai kasus yang menimpa PLRT di luar negeri. Kisah tragis seperti Marsinah di Saudi Arabia dan Fitria baru-baru ini seakan memberikan gambaran yang buruk terhadap kondisi PLRT kita di luar negeri. Berdasarkan Fahmi Aris, Fungsi Perlindungan WNI-BHI pada KBRI Singapura. Selama kuartal 1 dan 2 di tahun 2011, tercatat 1,179 kasus yang menimpa PLRT Indonesia di Singapura. Diantaranya, 1,065 adalah kasus-kasus seperti tingginya potongan gaji, tidak mampu beradaptasi dengan budaya, bahasa dan pekerjaan. Lalu terdapat pula 64 kasus pelanggaran kontrak kerja dan 59 kasus hukum dan kriminalitas.
Tren gaji dan remitansi PLRT Indonesia yang bekerja di Singapura dalam bentuk infografis. Klik tanda panah untuk melihat slide berikutnya (oleh William Suryadiputra).
Salah satu hasil survei yang paling menarik adalah persentase kenaikan gaji PLRT Indonesia di Singapura yang masih sangat rendah. PLRT Indonesia hanya mendapatkan kenaikan gaji sebesar S$150 dalam kurun waktu 10 tahun, atau 3% setiap tahunnya. Dengan rata-rata inflasi sebesar 5.2% di Singapura dan 5.7% di Indonesia, para PLRT mengalami penuruan daya beli. Sebagai contoh, apabila pada tahun 2011 harga beras adalah Rp 1,000 per kilo, dengan adanya inflasi sebesar 5.7% harga beras pada tahun 2012 adalah Rp 1057. Padahal kenaikan gaji PLRT setiap tahun-nya hanya 3% yang membuat daya beli mereka berkurang.
Terlepas dari hal diatas, perlu diingat bahwa 63% dari para PLRT yang bekerja di Singapura hanya memiliki pendidikan sampai tingkat SMP. Kondisi ini yang sebenarnya mempersulit mereka untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia.
Sangat disayangkan apabila banyak rakyat Indonesia yang ingin menjadi PLRT di luar negeri sebagai pilihan pekerjaan. Penghasilan yang didapat memang jauh lebih besar, dengan catatan apabila mereka bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama setelah melunasi agency fee. Apabila mereka kerap berpindah-pindah negara maupun memilih untuk pulang ke Indonesia, pendapatan mereka tidak akan sebesar yang dibayangkan.
Pasar sebagai salah satu pusat perekonomian di Toa Payoh, Singapura (foto oleh: TS)
Dilihat dari pertumbuhan GDP Indonesia sebesar 6.6% di tahun 2011 dan masuknya dana investasi asing ke Indonesia dalam jumlah yang besar, Indonesia sendiri akan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pemerintah sudah memulai untuk mendesentralisasikan pembangunan di Indonesia terlihat dari perencanaan pembangunan jembatan Jawa-Sumatra dan juga rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi antar pulau yang sangat penting di dalam menentukan laju perekonomian. Hal ini secara natural akan meningkatkan upah atau gaji yang diterima, dengan catatan dibarengi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Kunci dari peningkatan kualias tenaga kerja Indonesia adalah pendidikan. Fasilitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari sempurna dan sangat disadari biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Tetapi, pemerintah tidak boleh dijadikan satu-satunya kambing hitam yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa Kepala Sekolah di beberapa kota-kota kecil di Pulau Jawa, faktor yang menentukan seberapa jauh seorang anak dapat mengenyam pendidikan adalah kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Banyak orang tua yang sebenarnya mampu yang masih memilih anaknya untuk putus SMP atau SMA dan bekerja untuk memambantu meringankan kehidupan mereka. Masyarakat Indonesia sendirilah yang harus bisa memulai merubah pola pikir dan persepsi tentang pentingnya sebuah pendidikan sebagai faktor terpenting didalam memperbaiki kualitas hidup.
Banyak dari PLRT yang kami temui tetap ingin memilih untuk bekerja di Indonesia. Dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang diprediksi akan menjadi salah satu negara yang berpengaruh di tahun 2025, ironis apabila kelak Indonesia harus mendatangkan tenaga kerja berketerampilan tinggi dari luar negeri dan di saat yang bersamaan, terus mengirimkan rakyatnya sendiri ke luar negeri sebagai PLRT.
